"Jokowi memiliki gagasan agar pembantu utamanya juga bisa berposisi sama dengan beliau. Menurut saya ini merupakan tradisi yang luar biasa dan tradisi yang bagus," kata Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Menurut Pramono, bila usulan Jokowi disetujui maka menjadi sistem baru dalam demokrasi Indonesia. "Bagaimana orang yang memiliki jabatan eksekutif itu betul-betul dapat meluangkan waktunya untuk pekerjaan itu," sambungnya.
Pramono menuturkan PDI Perjuangan memiliki kader internal yang baik untuk masuk sebagai calon menteri. "Sebetulnya Bu Mega memahami betul kan ada nanti bagian-bagian proporsi partai pendukung dan itu kewenangan Jokowi sepenuhnya," tuturnya.
Megawati tak mempersoalkan usulan Jokowi soal pengurus partai untuk melepaskan jabatan kelak menjadi menteri. Apalagi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati tidak duduk dalam jajaran eksekutif pemerintahan.
"Maka dengan demikian gagasan itu sungguh luar biasa. Sebagai sebuah gagasan baru di mana Jokowi juga tidak duduk sebagai pengurus dalam sebuah partai," tuturnya.
Wakil Ketua DPR itu mengatakan, dalam demokrasi modern harus ada pemisahan antara mengurus negara dengan partai politik. "Walau tugas utama di partai politiknya tidak berkurang. Karena kontrol di parlemen dan pemerintahan tetap dijalankan partai politik tersebut," katanya.
Menurut Pramono, Jokowi merupakan orang pertama sebagai Presiden yang tidak memiliki kontrol secara langsung terhadap partai politik. "Sekarang ini partai politik sudah memiliki stok yang banyak di partai pendukung mapun yang akan bergabung," ungkapnya.
0 comments :
Post a Comment